Pilar Demokrasi atau Pencitraan Politisi

Pemberitaan kasus-kasus baru yang bertubi, seolah justru menenggelamkan kasus lama. Akankah penyajian informasi benar-benar menjadi hak paten yang harus diketahui secara utuh atau hanya sebagai ajang penyajian trend serta gaya hidup baru.

Ilustrasi

Beberapa pekan terakhir, media dengan gencar memberitakan beberapa kasus korupsi. Mulai dari lembaga partai sampai perseorangan. Disisi lain hal tersebut jelas merupakan suatu pembuktian dari lembaga pemberantasan korupsi, yakni KPK. Namun disisi lain yang berbeda, ketika media seolah memberitakan secara berlebih justru lain cerita. Pasalnya, dari pemberitaan yang bertubi-tubi dengan kasus yang serupa tapi tak sama itu, justru terlihat sedang melakukan upaya pengaburan kasus-kasus yang sebelumnya.

Meskipun demikian saya masih sangat sepakat ketika media massa menyuguhkan informasi serta mencoba secara konsisten mengawal jalannya demokrasi di bangsa ini. Namun, agaknya sedikit kurang bijak ketika hal tersebut menyediakan informasi tertentu yang justru terlihat menyembunyikan informasi lain.

Disinilah kenapa pada postingan saya sebelumnya mengatakan bahwa media massa harus bersifat independen. Sebab ditakutkan akan mempermudah media di tunggangi banyak kepentingan yang bersifat politis. Misalnya, media tidak dengan sepenuhnya mencoba menyuguhkan informasi kepada publik. Sebaliknya, media hanya dijadikan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya atau dijadikan sebagai ajang pencitraan.

Dalam pemberitaan beberapa pekan terakhir misalnya, kita tahu bahwa media seolah dengan gencarnya hanya memberitakan hal yang itu-itu saja. Dalam hal ini saya bukan berarti manganggap bahwa informasi yang ada saat ini bukanlah tidak penting. Namun lebih menitik beratkan pada aras media sebagai penyajian informasi yang utuh, tanpa membeda-bedakan mana yang menjual dan mana yang basi.

Beberapa pekan terakhir kita hanya disuguhkan oleh pemberitaan tersangka koruptor dan pencucian uang dengan para istri mudanya. Namun kita tidak pernah diberi informasi mengenai saudara-saudara kita yang ada di Sidoarjo, baik dari perkembangan situasi terkini ataupun keadaan masyarakat disana. Bangsa ini memang luas, karena itu kita membutuhkan media sebagai jembatan informasi.

Belum lagi saudara kita yang ada diperbatasan, bagaimana kabar kesejahteraan mereka. Apakah sudah benar-benar mendapatkan kelayakan hidup dalam sebuah bangsa atau justru sebaliknya. Disinilah saya menekankan, bahwa media sejatinya harus memiliki tingkat independen serta penyajian informasi yang seutuh-utuhnya. Bukan hanya sebagai ajang komoditas yang memberikan keuntungan menggiurkan.

Tentu hal ini perlu adanya pemahaman bersama, baik dari pihak media maupun masyarakat sendiri. Pasalnya, peralihan media ke ranah pasar juga tidak sepenuhnya salah. Sebab alur produksi yang terjadi, media harus mempertahankan eksistensinya dalam menyuguhkan informasi. Namun dalam hal ini pihak media sendiri seolah semakin kehilangan penopang uatama yakni modal guna mempertahankan produksinya. Artinya, masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa informasi merupakan kebutuhan bersama, yang itu perlu kita gali bersama melalui media.

Disisi lain dalam peran yang tak kalah penting disini adalah Negara. Sebab pelayanan informasi kepada masyarakat merupakan salah satu kewajiban negara yang harus diberikan kepada masyarakatnya. Tentu hal ini perlu adanya pelayanan yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam hal ini adalah informasi bukan pada orientasi pasar.

Jika media semakin lemah dalam penyajian informasi yang seutuh-utuhnya, tentu masyarakat publik hanya akan mendapatkan informasi-informasi yang 'bisa jadi' adalah pesanan dari suatu kelompok tertentu. Misalnya, pemberitaan mengenai penjatuhan nama baik atau semacam pencitraan diri seseorang. Media memang menjadi pilar penting dalam aras demokrasi itu sendiri. Namun pilar disini akan menjadi berfungsi jika media benar-benar menempatkan sebagai lembaga penyaji informasi yang benar-benar utuh dan jujur.